Masalah Sampah di Pesisir Masih Menumpuk Dwita Ria Gunadi
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Dwita Ria Gunadi, menyoroti kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Ia mengatakan bahwa sampah, baik organik maupun anorganik, masih banyak ditemukan menumpuk tanpa pemilahan yang tepat di sepanjang garis pantai hingga wilayah terpencil.
“Setiap kali kami kunjungan ke daerah pesisir, kondisi sampah yang tidak tertangani dengan baik selalu menjadi temuan utama,” ujar Dwita dalam kunjungannya ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) di Maros, Senin (21/7/2025).
Pengelolaan Sampah Harus Terintegrasi
Menurut Dwita, penyediaan tempat pembuangan sampah semata tidak menyelesaikan masalah. Ia menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan yang mencakup rantai penuh—dari pengumpulan, pencatatan, hingga pemanfaatan limbah yang bernilai ekonomi.
“Solusi harus menyentuh semua aspek, bukan hanya membuang, tapi juga mengelola dan memanfaatkan kembali sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular,” tegasnya.
Bank Sampah Sebagai Solusi Nyata
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengembangan bank sampah di wilayah pesisir. Menurut Dwita, inisiatif ini bisa memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Namun, ia juga mempertanyakan keberlanjutan dan tanggung jawab pendanaannya.
“Bank sampah bisa menjadi insentif, tapi siapa yang membiayai dan memastikan kelangsungannya? Itu yang harus kita pikirkan dan dorong bersama.”
Keterlibatan Pemuda Lokal Jadi Kunci
Dwita juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir. Ia menyarankan agar para pemuda lokal diberikan ruang dalam program-program strategis nasional seperti Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Pemuda adalah agen perubahan. Mereka harus dilibatkan dalam membangun kesadaran dan menciptakan sistem yang berkelanjutan.”
Perlu Dukungan SDM dan Anggaran dari Pusat hingga Daerah
Selain itu, menurut Dwita, pengelolaan pesisir tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan SDM yang terlatih serta alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menilai program seperti Bulan Cinta Laut (BCL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menjadi contoh praktik baik yang diperluas ke lebih banyak wilayah.
Visi Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045 Dwita Ria Gunadi
Menutup pernyataannya, Dwita menegaskan bahwa kawasan pesisir yang bersih bukan hanya soal estetika, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan pariwisata. Hal ini, menurutnya, adalah bagian dari visi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045.
“Pesisir yang bersih berarti peluang ekonomi terbuka lebar. Ini adalah langkah strategis dalam pembangunan berkelanjutan nasional.”
Baca Juga: Emtek Serok 244,92 Juta Saham SCMA, Perkuat Kendali di SCTV dan Indosiar