KPK Terima Pengembalian Uang dari Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menerima pengembalian uang dari Ustaz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Uang tersebut disebut bersumber dari penjualan kuota haji tambahan melalui biro perjalanan milik Khalid.
Konfirmasi KPK Soal Pengembalian Uang
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa uang telah diterima, namun jumlah pastinya belum diungkap. “Ada pengembalian uang benar. Namun jumlahnya nanti kami akan update ya berapa,” ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).
Budi menambahkan bahwa dana tersebut berkaitan langsung dengan praktik penjualan kuota ibadah haji. Hal ini tengah didalami penyidik sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Pengakuan Khalid Basalamah
Dalam sebuah wawancara podcast, Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan dana kepada KPK. Ia menjelaskan bahwa dana yang dihimpun berasal dari jamaah dengan biaya tambahan sebesar USD 4.500 per orang serta tambahan USD 1.000 untuk sebagian jamaah agar visa segera diproses.
“Teman-teman KPK sudah saya sampaikan semua ini. Mereka bilang, ‘Ustaz, yang ini 4.500 kali sekian jemaah kembalikan ke negara, Ustaz.’ Oke. Yang 37 ribu juga dikembalikan ke negara,” ungkap Khalid dalam video podcast di channel Kasisolusi.
Modus Penjualan Kuota Haji
- Jamaah awalnya menggunakan jalur furoda.
- PT Muhibbah di Pekanbaru menawarkan kuota tambahan 2.000 visa dengan iming-iming maktab VIP dekat Jamarat.
- Biaya tambahan dipatok sebesar USD 4.500 per orang.
- Beberapa jamaah diminta tambahan USD 1.000 untuk percepatan visa.
- Fasilitas yang dijanjikan berbeda dengan kenyataan, termasuk pemindahan maktab dan tenda.
Setelah diteliti, visa yang ditawarkan ternyata seharusnya tidak dipungut biaya tambahan. Fakta ini menjadi salah satu dasar KPK untuk mendalami dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan.
KPK Dalami Mekanisme Keberangkatan Jamaah
KPK memeriksa Khalid Basalamah pada Selasa (9/9) selama 7,5 jam. Penyidik mendalami mekanisme peralihan dari jalur furoda ke haji khusus, serta keterlibatan biro travel lain dan asosiasi penyelenggara perjalanan haji.
“Beliau juga sebagai pemilik travel haji, yang memberangkatkan para jamaahnya juga di tahun itu,” kata Budi. Pemeriksaan tidak hanya menyasar Khalid, tetapi juga asosiasi dan biro perjalanan lain.
Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini bermula ketika Indonesia mendapat tambahan 20 ribu kuota. Pembagiannya menjadi sorotan karena jatah 50% dialihkan untuk haji khusus, meski aturan menyebut kuota khusus hanya 8% dari total kuota nasional.
Menurut perhitungan awal, kerugian negara akibat dugaan praktik ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. KPK menegaskan proses hukum masih dalam tahap penyidikan, dan sejauh ini belum ada penetapan tersangka.