Dedi Mulyadi Terancam Dicopot, DPRD Jabar Beri Penjelasan Lengkap
Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terancam dicopot dari jabatannya akibat kebijakan larangan study tour. Isu ini mencuat setelah Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) menilai aturan tersebut membuat ribuan pelaku usaha wisata merugi dan banyak pekerja kehilangan mata pencaharian.
Larangan Study Tour Picu Gelombang Protes
Dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025, larangan study tour resmi diberlakukan. Dampaknya, hingga 1 Agustus 2025 sebanyak 2.552 pekerja sektor pariwisata kehilangan pekerjaan. Angka tersebut terus meningkat hingga menyentuh 5.000 pekerja pada akhir Agustus 2025.
Herdis, perwakilan SP3JB, menegaskan bahwa kebijakan tersebut memukul industri wisata lokal. “Order wisata sekolah menjadi sangat sepi, bahkan beberapa sekolah dari luar Jawa Barat melakukan boikot. Hal ini berimbas pada hotel, UMKM, hingga sektor kuliner,” ujarnya.
Penjelasan DPRD Jawa Barat
Menanggapi ancaman pencopotan Gubernur, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono, menilai hal tersebut nyaris mustahil terjadi. Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang dilanggar dalam kebijakan larangan study tour sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk pemakzulan.
“Nggak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal pemakzulan. Justru kebijakan ini membantu meringankan beban orang tua siswa, meski dampaknya buruk bagi sektor pariwisata,” jelas Ono.
DPRD Siap Tindaklanjuti Dampak Pariwisata
Meski mendukung kebijakan tersebut, DPRD Jabar tetap membuka ruang diskusi. Ono menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti laporan dampak larangan study tour jika ada data yang valid.
- Data perusahaan otobus yang bangkrut
- Jumlah pekerja yang kehilangan profesinya
- Penurunan omzet sektor perhotelan dan kuliner
“Jika ada data lengkap yang ditujukan ke DPRD, kami bisa menggelar diskusi bersama dinas pariwisata, dinas pendidikan, bahkan langsung dengan Gubernur,” tambahnya.
Kesimpulan
Isu Dedi Mulyadi terancam dicopot akibat kebijakan larangan study tour ternyata tidak memiliki dasar hukum yang kuat. DPRD Jabar memastikan, meski kebijakan ini berdampak pada ribuan pekerja pariwisata, langkah selanjutnya adalah mencari solusi bersama agar sektor wisata kembali bangkit tanpa membebani masyarakat.