Purbaya Buka Suara soal Tak Saling Sapa dengan Luhut dalam Sidang Kabinet
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tetap baik-baik saja. Ia membantah adanya perselisihan atau ketegangan di antara mereka.
“Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Purbaya Jelaskan Soal Tak Saling Sapa di Sidang Kabinet
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, publik sempat menyoroti momen di mana Purbaya dan Luhut terlihat tidak saling menyapa. Namun, Purbaya menjelaskan bahwa hal itu semata-mata karena posisi duduk yang berjauhan, bukan karena adanya masalah pribadi.
“Kan jauh, beda berapa kursi, masa saya ‘Pak Luhut, Pak Luhut,’ gitu,” kata Purbaya sambil menirukan gestur berteriak dan tersenyum.
Ia menegaskan bahwa hubungan profesional dan komunikasi antar kementerian tetap berjalan baik, terutama dalam pembahasan proyek-proyek ekonomi strategis nasional.
Perbedaan Pendapat Soal Family Office Tanpa APBN
Beberapa waktu terakhir, publik menyoroti silang pendapat antara Purbaya dan Luhut mengenai proyek Family Office. Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendirian proyek tersebut.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” tegas Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Sementara itu, Luhut menjelaskan bahwa gagasan family office hadir untuk meningkatkan investasi swasta dan bukan proyek yang dibiayai APBN. “Family office itu tidak ada urusan dengan APBN. Siapa yang minta APBN?” ujar Luhut di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan (16/10/2025).
Langkah DEN dan Kementerian Investasi
Luhut mengungkapkan bahwa saat ini DEN tengah melakukan kajian bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Mahkamah Agung untuk menyusun landasan hukum family office. Ia menilai, koordinasi antarlembaga berjalan positif tanpa hambatan berarti.
Utang Kereta Cepat dan Solusi Non-APBN
Purbaya juga menegaskan pandangannya soal pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia menilai, penyelesaian utang bisa dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang telah mengelola dividen BUMN hingga Rp 80 triliun.
“Whoosh dikelola oleh Danantara. Mereka sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja,” jelas Purbaya.
Luhut sendiri menegaskan bahwa proyek Whoosh tidak pernah meminta pembiayaan dari APBN. Ia menjelaskan bahwa permasalahan yang ada hanyalah soal restrukturisasi utang dan kini tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) untuk dilanjutkan.
“Whoosh itu tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tegas Luhut.
China Setuju Restrukturisasi Utang Whoosh
Luhut menambahkan bahwa pihak China telah menyetujui langkah restrukturisasi tersebut, hanya saja prosesnya sedikit tertunda karena adanya pergantian pemerintahan. Ia optimistis penyelesaian akan segera rampung setelah Keppres diterbitkan.
“China sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Tinggal nunggu Keppres supaya tim segera berunding,” ungkapnya.
Hubungan Profesional Tetap Terjaga
Purbaya menegaskan bahwa perbedaan pandangan di dalam kabinet merupakan hal biasa dan bagian dari dinamika pemerintahan. Ia memastikan semua keputusan diambil dengan semangat kolaborasi demi kepentingan nasional.
“Saya dan Pak Luhut tetap koordinasi baik, tidak ada masalah pribadi. Fokus kita sama: memperkuat ekonomi Indonesia,” tutup Purbaya.
- Lokasi: Istana Negara & Kantor DJP, Jakarta
- Tanggal: 13–20 Oktober 2025
- Topik: Sidang Kabinet, Family Office, Proyek Whoosh
- Narasumber: Purbaya Yudhi Sadewa, Luhut Binsar Pandjaitan